Pembayaran Haji ‘Non Teller’ Masih Wacana

Kementerian Agama (Kemenag) masih melakukan identifikasi latar belakang sosial ekonomi masyarakat untuk merealisasikan rencana penerapan sistem non teller pembayaran registrasi dan pelunasan ongkos haji.

“Kita mencermati dulu background (latar belakang) sosial ekonomi dari jamaah,” istilah Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali di Jakarta, Rabu (tiga/10).

Ia mengungkapkan pemerintah belum tetapkan menerapkan sistem pembayaran ongkos haji non-teller. Saat ini, tentang tadi masih dalam termin pembahasan internal Kemenag. Ia nir mampu memastikan apakah perihal tersebut mampu direalisasikan atau nir, sebab belum ada keputusan resmi.

“Ini kan baru pembahasan, jadi belum ada keputusan,” ujar dia.

Terkait kesiapan perbankan, Nizar memandang perbankan telah memiliki sistem yg mendukung tentang tersebut. Kendati demikian, waktu ini Kemenag masih mengidentifikasi ihwal apakah sistem itu lebih memudahkan atau menyulitkan calon jamaah haji (calhaj). Kemudian, bagaimana tinjauan dari sisi keamanan dan kenyamanan calhaj dalam memanfaatkan sistem itu.

“Kan tidak seluruh jamaah mampu memakai non-tunai, itu masalahnya. Kita identifikasi latar belakang struktur sosialanya seperti apa, pendidikan, orang desa & kota,” ungkap Nizar.

Sebab, dia mengungkapkan, apabila pemerintah sudah memutuskan menggunakan sistem non-teller, maka calhaj tidak mampu memanfaatkan pembayaran melalui //teller//. Pembayaran akan resmi memakai satu jalur, yakni //non-teller//.

“Kalau telah ada putusan nggak sanggup dua, wajib satu jalur. Kalau iya, ya iya. Kalau nir, ya tidak,” kata Nizar.

Ia menegaskan tentang pembayaran sistem non-teller belum tentu diterapkan. Sebab, pemerintah masih perlu menelaah lebih lanjut.

Kementerian Agama berencana berbagi sistem pembayaran non-teller ketika registrasi dan pelunasan haji. “Dengan sistem ini, kami berharap ke depan, jamaah ketika membayar pendaftaran dan pelunasan biaya haji, tidak perlu antri di bank, tapi sanggup melalui ATM, SMS banking, atau internet banking,” istilah Direktur Pengelolaan Dana Haji, Ramadhan Harisman dalam valuasi Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jamaah Haji Travel Wisata Halal pada Arab Saudi 1439H/2018M di Yogyakarta, Ahad (30/9).

Ia menyebut struk pembayaran sanggup dijadikan bukti bayar atau lunas buat dibawa ke Kanwil Kemenag. Nantinya pada Kanwil Kemenag akan disiapkan indera verifikasi. Jika sistem ini telah berjalan, maka waktu pembayaran & pelunasan porto haji nir harus mengikuti jadwal buka layanan pada bank. Dia mengungkapkan, terobosan ini akan mempermudah akses jamaah, termasuk pada daerah yang belum terdapat layanan syariahnya.

Author: firman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *